Alangkah indahnya kalo dalam reuni ini kita mendorong CJ. Saya membayangkan kalo saja 5 % peserta reuni mau meluangkan waktu mengirimkan artikel ke blog lustrum IX atau minimal mengirim laporan pandangan mata-nya ke milis forestGAM atau e-mail panitia, maka Panitia akan membantu mengup-loadkannya ke blog. Manfaatnya jelas, pertama membantu rekan-rekan yang kebetulan tidak bisa datang ke Yogya untuk mengakses perkembangan yang ada selama reuni kita, kedua meningkatkan gaung dari penyelenggaraan reuni itu sendiri.

Seharian kemarin saya ada di lokasi reuni, meskipun terkadang on-off karena aktivitas kepanitiaan dan intervensi pekerjaan lain. Sebenarnya menarik menyimak perkembangan yang ada di dalam reuni. Pada acara uneg-uneg misalnya mas Bambang Priambodo ITCI mengkritik tentang keikutsertaan mahasiswa dalam reuni yang kalah (harus keluar ruangan acara TEMU ALUMNI DAN MAHASISWA) karena ternyata mereka harus ikut kuliah yang lain. Apakah Fakultas tidak mampu membebaskan mahasiswa-mahasiswa tadi agar bisa lebih konsen terlibat dalam pesta reuni bersama para alumni. Kritik yang lain adalah soal, partisipasi tuan rumah (baca dosen) dalam ‘pesta’ ini, karena banyak “TOKOH” dosen yang tidak kelihatan batang hidungnya. Untung saya tidak termasuk TOKOH, sehingga kalo pun tidak muncul, tidak dicari he he he.

Kalau itu semua ada yang melaporkan dan kita up load dalam blog, tentu akan menjadi wacana yang menarik. Sayang budaya kita masih jauh dari sana. Pertama, penetrasi budaya internet masih terbatas pada kalangan tertentu (kaum muda, yang punya e-literacy tinggi terutama). Kedua, budaya menulis kita mungkin masih rendah, ketiga kita lebih sering mendown-load daripada meng-up load. Ternyata saya juga kesulitan mencari pasokan materi resmi, notulen-notulen yang saya harapkan ternyata juga dapat menyediakan materi yang dapat saya up load.

Yeah, mungkin 5 tahun lagi baru, kita bisa mengatakan YES, WE CAN.

Registrasi

Pada prinsipnya registrasi dapat dilakukan melalui e-mail, sms, lewat perwakilan atau langsung ke Sekretariat Panitia Lustrum IX Fakultas Kehutanan UGM.

d.a. Sekretariat Jurusan Konservasi Sumberdaya Hutan, Fakultas Kehutanan UGM, Jl. Agro no 1. Bulaksumur Yogyakarta. Telp (0274) 550542, Fax (0274) 550541. E-mail: reunifkt2008@gmail.com

Pembayaran:

Pembayaran dapat dilakukan melalui transfer rekening ke BNI Kantor Cabang UGM no rek. 0039226355 a.n. Dekan Fakultas Kehutanan UGM. Atau membayar tunai ke Panitia bagian pendaftaran pada hari H.

Registrasi ulang

Registrasi ulang digunakan untuk mengechek administrasi keikutan dalam Lustrum ini. Bagi yang sudah transfer melalui rekening dapat menyertakan bukti transfer sebagai alat untuk registrasi ulang. Bagi yang membayar langsung, registrasi ulang dilakukan dengan bukti kuitansi pembayaran. Setelah registrasi ulang, maka PESERTA akan menerima SEMINAR KITS dan perlengkapannya.

Kontak Person:

Dr. Satyawan Pudyatmoko, MSc.

HP  0816651284

Homestay yang ada relatif cukup nyaman, kamar berkisar 3-4 kamar dengan kamar mandi dalam, AC, dan ada ruang tamu dan ruang keluarga. Fasilitas homestay terbuka untuk diakses siapapun, apalagi alumni UGM. Yang sering adalah homestay ini disewa untuk konsinering bikin laporan, homebase keluarga besan pas perkawinan, dan sebagainya.

Sangat disarankan kalo satu angkatan memesan 1 homestay, sehingga ngobrol dan kangen-kangenannya bisa berlangsung 24 jam.

Pemesanan bisa langsung ke PT Gama Multi Usaha (telp sedang diusahakan). atau kata mas Satyawan, panitia akan berusaha membookingkan bagi Ibu/Bapak yang berminat.

Pemesanan bisa lewat e-mail panitia reunifkt2008@gmail.com

Ditulis oleh Mayong, di blog Forestry Cycling Club Jogja

http://forestrycyclingclub.blogspot.com/

1. selain disediakan fasilitas KA di stasiun Gambir (Taksaka Eksekutif, 1 Gerbong), juga disediakan fasilitas Bus dengan lokasi kebrangkatan di taman safari Indonesia. Fasilitas bus ini sengaja di sediakan untuk alumni yang sedang mengikuti RAKORNASBANGHUT. dengan demikian, alumni yang mengikuti rakornas banghut tidak perlu datang ke Gambir namun berangkat ke yogya dengan menggunakan bus tersebut. mengingat jara tempuh dari TSI ke gambir cukup jauh.
2. berkaitan dengan nomor 1, maka kami minta kepada alumni yang sudah mendaftar kemaren melalui Jany T. Raharjo, memberikan konfermasinya mengenai fasilitas yang akan digunakan apakah menggunakan bus (karena mengikuti RAKORNASBANHUT), atau menggunakan KA. konfermasi dapat dilakukan melalui milis atau melalui sdr. Jany. T. Raharjo. konfermasi ini juga penting dilakukan agar kami dapat memperhitungkan alumni yang bisa menggunakan KA dan Bus.
3. Keberangkatan KA pada tanggal 5 NOP, pukul 20.45. sehingga para alumni diharapkan datang sebelumnya jam kebrangkatan. kebrangkatan bus melihat situasi di Rakonasbanghut.
4. kami menunggu konfermasi mengenai kebrangkatan dari para alumni soal media yang akan digunakan, apakah bus atau KA. konfermasi diharapkan dapat dilakukan sampai dengan tanggal 30 OKt 2008.

salam
Jany T. Raharjo
TN Kep. Seribu

Jadwal Kegiatan Ladies Program

dalam rangka Lustrum IX Reuni Akbar, dan Seminar

Fakultas Kehutanan UGM 2008

Kamis 6 Nopember 2008

08.00 – 21.00 wib Pendaftaran peserta Ladies Program

Menyesuaikan dengan jadwal kegiatan

Lustrum IX Reuni Akbar, dan Seminar

Fakultas Kehutanan UGM 2008

Jumat 7 Nopember 2008

08.00 – 09.00 wib Pembukaan

09.00 – 09.30 wib Persiapan perjalanan

09.30 – 10.15 wib Perjalanan menuju Jl Wates

10.15 – 11.15 wib Kunjungan di Kerajinan Tas, dll di Jl Wates

11.15 – 12.45 wib Ishoma di Jambon Resto

12.45 – 13.45 wib Perjalanan ke Krebet

13.45 – 14.15 wib Kunjungan di Krebet (Kerajinan Batik Kayu)

14.15 – 15.15 wib Perjalanan menuju Batik Dirjo

15.15 – 16.15 wib Kunjungan di Batik Dirjo

16.15 – 17.15 wib Perjalanan kembali ke Fakultas Kehutanan UGM

Sabtu 8 Nopember 2008

09.00 – 10.o0 wib Demo Kerajinan Perca

10.00 – 12.00 wib Fashion Show

- Mirota Batik

- Batik Soenardi

- Batik Margaria

12.00 – 13.00 wib Ishoma

1. Dewan Pertimbangan Organisasi (DPO) berjumlah 9 orang, dengan ketentuan 6 orang dipilih langsung oleh peserta musyawarah secara paket dan 3 orang terdiri dari: Dekan Fakultas Kehutanan, Wakil Dekan Bidang Pembinaan Alumni, dan mantan Ketua Umum Kagamahut pada satu (1) periode sebelumnya.
2. Calon Dewan Pertimbangan Organisasi yang dapat dipilih adalah anggota biasa Kagamahut yang mencalonkan diri atau dicalonkan oleh peserta Musyawarah Anggota.
Pasal 2
1. Pemilihan Dewan Pertimbangan Organisasi dilakukan di dalam sidang Pleno yang diadakan khusus untuk itu.
2. Seorang calon dinyatakan sah dan dapat mengikuti pemilihan Dewan Pertimbangan Organisasi apabila didukung sekurang-kurangnya 10 suara dan menyatakan kesediaannya.
Pasal 3
1. Apabila jumlah nama calon yang sah hanya 6 (enam), Pimpinan Sidang dapat menawarkan pada sidang, apakah tetap dilakukan pemilihan langsung atau diterima secara bulat (aklamasi).
2. Apabila jumlah calon yang sah lebih dari 6 (enam), maka dilakukan pemilihan/pemungutan suara.

Pasal 4
1. Pemilihan dilakukan secara langsung, bebas dan rahasia oleh anggota biasa yang hadir dalam sidang pleno, dengan menulis nama 6 (enam) calon anggota DPO dalam kertas pemilihan yang disediakan oleh Panitia Musyawarah. .
2. Setelah kertas suara masuk, pimpinan sidang menghitung jumlahnya, membaca nama yang tertulis di kartu suara satu demi satu yang disaksikan oleh 3 (tiga) orang saksi, dan menuliskannya di atas papan tulis yang disediakan khusus untuk itu.
3. Calon yang memperoleh suara terbanyak menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Organisasi.
4. Apabila terdapat suara terbanyak lebih dari satu (1) orang maka penentuan ketua DPO diserahkan kepada para anggota terpilih.

Pasal 5
1. Serah terima jabatan Ketua DPO dilakukan setelah selesai pemilihan Ketua DPO.
2. Penetapan susunan pengurus DPO dilakukan oleh Ketua DPO bersama anggota DPO dan pelantikannya dilakukan Ketua DPO paling lambat satu (1) bulan setelah pemilihan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : …. November 2008

Ketua Sidang

(……………………………………………)

1. Ketua Umum dipilih langsung oleh peserta Musyawarah Anggota.
2. Calon Ketua Umum yang dapat dipilih adalah anggota biasa Kagamahut yang mencalonkan diri atau dicalonkan oleh peserta Musyawarah.

Pasal 2
1. Seorang calon dinyatakan sah dan dapat mengikuti pemilihan Ketua Umum apabila didukung sekurang-kurangnya 20 suara dan menyatakan kesediaannya.
2. Pemilihan Ketua Umum dilakukan di dalam sidang Pleno yang diadakan khusus untuk itu.

Pasal 3
1. Apabila jumlah nama calon yang sah hanya satu (tunggal), Pimpinan Sidang dapat menawarkan pada sidang, apakah tetap dilakukan pemilihan langsung atau diterima secara bulat (aklamasi).
2. Apabila jumlah calon yang sah lebih dari satu, maka dilakukan pemilihan/pemungutan suara.

Pasal 4
1. Pemilihan dilakukan secara langsung, bebas dan rahasia oleh anggota biasa yang hadir dalam sidang pleno, dengan menulis satu nama calon Ketua Umum Kagamahut dalam kertas pemilihan yang disediakan panitia Musyawarah.
2. Setelah kertas suara masuk, pimpinan sidang menghitung jumlahnya, membaca nama yang tertulis di kartu suara satu demi satu yang disaksikan oleh 3 (tiga) orang saksi, dan menuliskannya di atas papan tulis yang disediakan khusus untuk itu.
3. Seorang calon dapat dinyatakan terpilih sebagai Ketua Umum apabila mendapat suara terbanyak.
4. Apabila terdapat suara terbanyak lebih dari satu (1) orang, maka diadakan pemilihan putaran berikutnya terhadap calon-calon dengan suara terbanyak tersebut untuk mendapatkan suara terbanyak tunggal.

Pasal 5
1. Serah terima jabatan dilakukan setelah selesai pemilihan Ketua Umum Pengurus Pusat Kagamahut.
2. Penetapan dan pelantikan Pengurus Pusat Kagamahut dilakukan oleh Ketua Umum paling lambat satu (1) bulan setelah terpilih sebagai Ketua Umum.

Ditetapkan di : Yogyakarta Pada tanggal : ….. November 2008

Ketua sidang,

(…………………………………………..)

Dewasa ini hutan Indonesia, khususnya di Luar jawa, sedang mengalami kondisi sangat memperihatinkan. Degradasi & deforestrasi terjadi secara luar biasa, diperkirakan 1.18 juta hektar hutan rusak setiap tahunnya. Salah satu penyebab utama kerusakan hutan adalah karena lemahnya pengawasan, sehingga illegal logging, kebakaran dan perusakan hutan lainnya terjadi secara tidak terkendali.

Pengawasan yang lemah terutama berkaitan dengan belum adanya lembaga pengelola hutan di tingkat tapak. Kondisi ini menyebabkan hutan Indonesia menjadi wilayah ‘open akses”, sehingga perusakan hutan di luar Jawa, seolah -olah terjadi dengan bebas. Belum adanya lembaga pengelola di tingkat tapak, disamping telah mendorong percepatan kerusakan hutan, juga telah menyebabkan memburuknya iklim investasi kehutanan karena sulitnya memperoleh informasi terkini mengenai potensi lapangan dan birokrasi pelayanan menjadi tetap tidak efektif..

UU 41, demikian pula aturan pelaksananya, telah menetapkan pengelola hutan di tingkat tapak adalah KPH ( KPHP/L atau KPHK ). Sayang sekali sampai dengan saat ini, akibat berbagai masalah, pemerintah belum mampu menetapkan organisasi KPH dimaksud. Namun demikian beberapa daerah memandang KPH ini sangat penting, sehingga banyak pimpinan daerah meminta percepatan pembentukan KPH. Sampai hari ini sudah ada dua Propinsi yaitu Bali dan DIY yang telah menetapkan wilayah dan organisasi KPH dengan keputusan Gubernur atau PERDA, sekalipun ini berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam PP38/2008 maupun PP3/2008.

Banyak pihak sepakat bahwa pembentukan KPH adalah salah satu kunci utama penyelesaian kemelut pengurusan hutan Indonesia, dan KPH adalah prasyarat utama bagi terwujudnya pengelolaan hutan lestari.

Berkaitan dengan pembentukan KPH sesuai dengan PP6/2006 jo PP3/2008, karena adanya kendala perundangan, serta beragamnya persepsi dilingkungan birokrat departemen kehutanan mengenai kelembagaan KPH, sampai dengan sekarang pembentukan KPH belum dapat direalisir. Masalah tersebut berkaitan dengan kondisi : “ Peraturan perundangan yang ada, membatasi kewenanagan menteri Kehutanan untuk membentuk unit lembaga baru dilingkungannya, demikian pula pemerintah daerah dibatasi peraturan pemerintah dalam membentuk unit perangkat pemerintahan setingkat Dinas, atau Kantor, dan apabila KPH ditetapkan sebagi UPTD II ada kekawatiran banyak pihak KPH yang bersangkutan tidak akan mampu menanggung beban tugas yang digariskan PP6/2006. “

Menghadapi situasi/ masalah diatas, beberapa langkah telah dilakukan pemerintah dan pemerintah daerah, sehingga sekarang terdapat kondisi:

1. Pemerintah telah menetetapkan beberapa KPH Model,
2. Propinsi bali dan DIY telah menetapakan pembentukan UPTD KPH dengan peraturan perundangan
3. Departemen kehutanan sedang mendiskusikan rancangan keputusan menteri tentang penetapan:

1. 1. Kepala bidang / resort wilayah di Balai Taman Nasional sebagai KPHK,
   2. Proyek KPHP, untuk ini beberapa wilayah Hutan produksi yang potensial akan ditetapkan sebagai satker sementara KPHP.
   3. Harmonisasi tugas perbantuan KPH kepada UPTD KPH yang telah ditetapkan dengan SK Gubernur / PERDA.

Landasan teori:

A. UU 41 1999, telah menyatakan bahwa : “Tujuan penyelenggaraan kehutanan adalah untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat secara berkeadilan dan berkelanjutan dengan: (a) menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional, (b)mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari, (c)meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai; (d)meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan- dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap perubahan eksternal; (e)menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

B. Pengelolaan hutan lestari ( SFM ) dilaksanakan dengan prinsip: terwujudnya (1) aliran keuntungan yang lestari bagi semua penerima manfaat (2)aliran manfaat ekologis dari sumberdaya alam bagi semua penerima manfaat secaar adil dan (3).hak masyarakat yang secara biologis dan kultural tergantung kepada hutan ” .

C. Berkaitan dengan KPH, PP6/2006 antara lain mengatur bahwa: (1)Seluruh hutan Indonesia dibagi habis dan dikelola dalam KPH. (2) KPH adalah Unit pengelola hutan di tingkat tapak yang beranggotakan pejabat kehutanan profesional. (3). Tugas KPH : (a) Melakukan tata batas dan susun rencana pengelolaan,(b)Mengesahkan RKT dan melakukan pemanfaatan hutan atas perintah Menteri (c).Melaksanakan perlindungan, rehabilitasi dan konservasi (d). Menyediakan informasi data & potensi wilayah

Tujuan penulisan:

Dapat dirumuskan kesepakatan dilingkungan KAGAMA tentang:

1. Bagaimana KAGAMA dapat memainkan perannya bagi upaya percepatan pembentukan KPH
2. Bagaimana formulasi organisasi KPH agar benar – benar berfungsi bagi terwujudnya SFM
3. Bagaimana mengatur Tata hubungan kerja KPH dengan Dinas Kabupaten/ Propinsi dan UPT, atau untuk KPHK dengan ka Balainya.

Hiruk pikuk persiapan lustrum IX yang terasa mengoncangkan milist FOREST_GAM, episentrum kegiatan tidak lagi didominasi Yogyakarta maupun Jakarta saja. Bahkan kalo kawan-kawan datang ke kampus mungkin saat ini kehangatan persiapan reuni masih belumlah sehangat diskusi di milist kita. Kesimpulan yang bisa saya tarik adalah ternyata kita (rimbawan) tidak gagap teknologi, he3x saya jadi ingat saat ini ada milist dosen, karyawan dan mahasiswa kehutanan UGM yang bicara soal teknis ICT di kampus diberinama forestergakgaptek@yahoogroups.com. Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat menjadi tools yang sangat bermanfaat bagi profesi rimbawan yang seringkali karena profesi harus terpisahkan ke seluruh penjuru Indonesia dan dunia. Kita sudah banyak memanfaatkan ICT sebagai media silaturahim, namun sudahkah kita mulai memikirkan untuk memanfaatkan kemajuan ICT sebagai wahana SPIRALISASI PENGETAHUAN di bidang Kehutanan??? Fakultas Kehutanan UGM sudah berinvestasi membeli seperangkat alat videoteleconference yang dapat dimanfaatkan untuk sharing knowledge. Paper mbak Ari Susanti berdua dengan saya tentang Perkembangan TIK untuk pendukung Pendidikan Kehutanan di Indonesia, diterima sebagai presentation paper di seminar Forestry Education di Pilipina November ini.

Saya jadi ingat diskusi komisi-komisi yang ada, mungkin perlu diberi ruang pula untuk paper-paper yang tidak terlalu substantive di bidang kehutanan namun supporting terhadap kehutanan. Ada baiknya thema Komisi V diubah dari Hutan dan Perubahan Iklim Global, menjadi “Kehutanan dan ‘IKLIM’ Global yang berubah”. Thema baru ini akan lebih fleksibel dimasuki paper-paper yang mungkin sulit masuk ke komisi-komisi yang sudah ada.

Terakhir, karena saat ini sedang marak-maraknya meletusnya Bubble economic activity di Amerika yang berdampak global, semoga hiruk pikuk kita ini juga bukan sesuatu yang Bubble activity, ….semoga.

Salam,
Taufik