Komisi II: HCV dalam pengelolaan Hutan dan Lahan

 

 LATAR BELAKANG

Indonesia memiliki hutan tropis seluas 120,35 juta hektar atau 63% dari luas daratan. Dari luas keseluruhan hutan tersebut, telah dilakukan pembagian peruntukan hutan berdasarkan fungsinya yang terdiri dari hutan konservasi 20,5 juta hektar, hutan lindung 33,52 juta hektar, hutan produksi terbatas 23,06 juta hektar, hutan produksi 35,2 juta hektar, dan hutan produksi yang dapat dikonversi 8,07 juta hektar.

Selama lebih dari tiga dekade dari sudut pandang 3 pilar pendukung SFM (ekonomi, sosial dan ekologi) perkembangan pengelolaan hutan di Indonesia mengalami ketidakseimbangan dalam mempertahankan pilar tersebut.  Sektor kehutanan telah menjadi tulang punggung pembangunan nasional yang potensial, baik sebagai penghasil devisa, pemacu aktivitas sektor lain, maupun pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional baik langsung maupun melalui multiplier effectnya. Pemanfaatan hutan telah dipacu secara berlebihan untuk lebih pada perolehan nilai ekonomis, yang menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan sosial, dan lingkungan. Bagi masyarakat lokal, pembangunan sektor kehutanan sampai saat ini belum memberikan peningkatan kesejahteraan sesuai harapannya. Terdapat + 10 juta jiwa penduduk miskin di sekitar hutan yang masih memerlukan akses keterlibatan dalam pengelolaan hasil hutan bagi mata pencaharian dan kesejahteraan hidupnya.  Sedang dari sisi ekologi praktek pengelolaan hutan tersebut telah menyebabkan degradasi hutan yang perlu mendapat perhatian semua pihak.

Kondisi hutan saat ini menunjukkan fakta yang cukup memperihatinkan yaitu adanya laju kerusakan hutan selama 12 tahun  (periode 1985 – 1997) berdasarkan RePPProt 1985 dan citra satelit LANDSAT 5 TM tahun 1997 diperkirakan laju deforestasi mencapai rata-rata 1,87 juta ha per tahun, bahkan pada periode 1997 – 2000 berdasarkan citra satelit LANDSAT 7 ETM tahun 2000 deforestasi di lima pulau besar meningkat mencapai rata-rata sebesar 2,83 juta ha per tahun, kerusakan ini termasuk kerusakan hutan akibat kebakaran hutan pada tahun 1997 – 1998 seluas 9,7 juta ha.

 

Berkurangnya luasan hutan (deforestasi) dan degradasi mengakibatkan berkurangnya beragam biodiversitas. Tidak seorangpun yang tahu secara pasti jumlahnya, namun cukup substansial. Center for Science and Environment melaporkan bahwa suatu study yang telah dilakukan selama 20 tahun menunjukkan bahwa deforestasi dan penggunaan tanaman baru menyebabkan 12,5% species tanaman dunia menjadi langka. Menurut the Millennium Ecosystem Assessment yang merupakan studi yang diterbitkan tahun 2005 dengan permulaan studi tahun 2000 menyebutkan bahwa telah terancam kepunahan abadi (irreversible loss in the diversity of life on earth) 10 s/d 30% dari mamalia (23%), burung (12%) dan binatang amphibi (30%) semuanya karena perbuatan manusia.

Kerusakan hutan tersebut secara nyata telah mengakibatkan dampak negatif bagi kehidupan bangsa Indonesia, baik dalam aspek ekonomi, ekologi, sosial budaya, dan moral, bahkan dampak negatifnya telah melampaui batas negara. Kerugian finansial akibat kejahatan kehutanan, khususnya praktek-praktek illegal logging dan peredaran kayu illegal di Indonesia diperkirakan Rp. 82,- milyar per hari atau Rp. 30 Trilyun /tahun (Greenomics, 2004).

Selain kerusakan hutan yang disebabkan oleh illegal logging,  kerusakan hutan juga disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan, konflik lahan hutan dengan masyarakat setempat dan kepentingan lahan untuk perkembangan non-kehutanan, pertambangan, perambahan, konversi kawasan hutan ke areal penggunaan lain yang tidak memenuhi kaidah-kaidah yang melindungi lingkungan. Di samping itu, lemahnya upaya penegakan hukum terhadap kejahatan kehutanan, merupakan bagian dari penyebab semakin terdegradasinya hutan Indonesia.  Oleh sebab itu sumber daya hutan harus dikelola secara lebih konservatif, untuk tujuan pemulihan kualitas lingkungan, disamping secara seksama tetap harus mempertimbangkan kontribusi sektor kehutanan dalam pembangunan nasional yaitu keterlibatannya dalam upaya pembangunan ekonomi nasional jangka panjang.

Menyadari semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi, maka Departemen Kehutanan telah dan akan terus menerus berupaya memperbaiki kualitas hutan yang rusak. Dalam  pembangunan kehutanan pada era 2005 – 2009 telah diarahkan dengan memberikan prioritas utama kepada kegiatan rehabilitasi dan konservasi kawasan hutan, dengan tetap melaksanakan pula berbagai aktivitas kehutanan lainnya dalam rangka pengamanan, perlindungan dan pemanfaatan hutan, pemantapan kawasan hutan serta peningkatan aktivitas kegiatan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, berdasar pada prinsip pengelolaan hutan lestari.

Permasalahan yang dihadapi Kehutanan yang berkaitan dengan menurunnya produktivitas hutan (degradasi hutan) berakibat langsung pada ketimpangan supply – demand nasional. Industri kehutanan Indonesia kondisinya saat ini membutuhkan bahan baku yang melampaui kemampuan sumber daya hutan dalam menghasilkan pasokan (supply). Jumlah industri pengolahan kayu berdasarkan ijin yang ada adalah sejumlah 1.881 unit, (Sawmill 1.617 unit, Plymill 107 unit, Pulp & paper 7 unit, Lain-lain 150 unit). Berdasarkan ijin usaha industri yang telah diterbitkan, jumlah industri pengolahan kayu sebanyak 1.881 unit dengan kebutuhan bahan baku berkisar 63,48 juta m3/tahun, sedangkan kemampuan produksi kayu bulat rata-rata per tahun hanya berkisar 22,8 juta m3, yang bersumber dari hutan alam, hutan tanaman, hutan rakyat dan sumber lainnya; sehingga terdapat kesenjangan supply demand 40,60 juta m3/tahun.

Di sisi lain, terdapat perkembangan yang cukup menggembirakan dalam kaitannya dengan penutupan lahan dari type vegetasi hutan yang dikembangkan oleh masyarakat/rakyat. Usaha rakyat dalam pengembangan hutan telah menjadi salah satu produk primadona bagi rakyat tidak hanya pada daerah tertentu, namun sudah merambah ke berbagai pelosok tanah air. Tidak hanya terbatas pada jenis Sengon, namun juga sudah berekspresi ke wilayah jenis yang sangat beragam seperti Pulai, Sungkai, Kenanga, Jati dlsb  sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang tidak hanya untuk kebutuhan dijual (ekonomi) namun sudah pada pemikiran produktivitas dan nilai tambah. Usaha rakyat dalam pembangunan hutan terus meningkat (periksa Tabel 1.). Usaha masyarakat ini juga perlu diberikan muatan wawasan yang berkenaan dengan nilai HCV. Salah satu dampak negatif dari usaha penanam yang luas dengan tanpa memperhitungkan adanya kemungkinan timbulnya hama dan penyakit, adalah timbulnya serangan penyakit Boxtor dan karat puru pada Sengon yang cukup besar terhadap produktivitas. Sebagian aspek dalam HCV adalah konservasi genetik yang perlu dilakukan eksplorasi sehingga keragaman genetik yang terkandung menjadi lebih luas. Terdapat unsur genetik dan phenotypic lainnya yang juga memerlukan perhatian dan pengembangan dalam mendukung upaya konservasi dan rehabilitasi dalam artian yang lebih luas. Ketahanan beradaptasi dengan lingkungan kering atau karakteristik ketahanan terhadap erosi atau nilai budaya tertentu dalam masyarakat yang menghendaki karakteristik tertentu merupakan fenomena yang saat ini telah muncul kepermukaan. Pertimbangan HCV dalam pengelolaan hutan dan lahan banyak melibatkan interakasi antara Pemerintah sebagai regulator dan masyarakat serta pihak ketiga pemanfaat lahan lainnya untuk saling memahami apa yang harus (bisa) disumbangkan dan apa yang diperlukan.

 

No

Tahun

Luas (Ha)

1

2002

38.341

2

2003

214.296

3

2004

333.291

4

2005

32.164

5

2006

248.133

    Total

866.225

                        Tabel 1. Perkembangan Hutan Rakyat

 

Mengacu pada konsepsi HCVF dari Forest Stewardship Council (FSC) bahwa HCV adalah bagi kawasan yang memiliki salah satu kriteria sebagai berikut:

  1. Kawasan hutan yang secara global, regional ataupun nasional memiliki nilai biodiversitas yang sangat signifikan (endemik, species terancam punah dlsb)
  2. Kawasan hutan yang secara global, regional dan nasional yang secara kesatuan lansekap hutan yang sangat luas species yang hidup asli secara alami.
  3. Kawasan hutan yang memiliki ekosistem yang langka, terancam punah ataupun dilindungi.
  4. Kawasan hutan yang diperuntukkan bagi kebutuhan dasar alami dalam kondisi yang kritis (perlindungan DAS, pengendali erosi dlsb)
  5. Kawasan Hutan yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat di sekitar hutan (bagi kebutuhan sehari-hari, kesehatan dlsb)
  6. Kawasan hutan yang secara tradisi, kultur, religi memiliki nilai yang melekat pada masyarakat.

Pemanfatan lahan yang tanpa memperhatikan kaidah HCV dalam kontinuum yang ekstrem dapat merusak daya dukung atau bahkan merusak tatanan kehidupan dalam sistem ekologi tertentu. Distorsi (disturbances) dari niche (habitat) satwa liar yang mengakibatkan terputusnya habitat satwa tertentu secara dramatis dapat disimplifikasikan dapat mengakibatkan terputusnya mata rantai siklus ekologis (food chain). Di negara maju kurikulum “urban sprawl” merupakan mata kuliah yang sangat kental dengan nuansa konservasi (HCV) yang telah menjadi tawaran kebidang yang umum dalam konteks pembangunan. Pendidikan moral semacam ini yang bertujuan jangka menengah untuk mendasari pemikiran konservasi, mengisyaratkan bahwa pengelolaan lahan sekalipun, harus melalui pemikiran yang mendalam.

Lebih jauh pemikiran intervensi Pemerintah dalam (pengaturan) pengelolaan lahan telah sedemikian lama dimotori tokoh “land Ethic” Aldo Leopold dengan buku terkenalnya A Sand County Almanac (1948). Pemikiran land ethic pada dasarnya memperluas pemahaman bagi masyarakat bahwa lahan bukanlah hanya seonggok tanah, namun harus diperhitungkan juga, tanaman yang ada, air yang terkandung, binatang-binatang, bakteri dan mikroba yang hidup di dalamnya secara bersama. Land ethics merubah pandangan bahwa “homo sapiens” adalah penguasa (conqueror) lahan menjadi “hanya” sebagai bagian darinya. Disebutkan bahwa konservasi adalah harmoni antara manusia dengan lahan. Lahan sebagai matarantai energi yang membawakan tiga hal yang paling mendasar :

 

  1. That land is not merely soil
  2. That the native plants and animals kept the energy circuit open; others may or may not.
  3. That man-made changes are of a different order than evolutionary changes and have effects more comprehensive than is intended or foreseen

 

Sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan laju perekonomian, maka kebutuhan manusia dan usaha akan lahan, menyebabkan terjadinya deforestasi baik terencana (karena tidak ada alternatif lain seperti tambang di hutan lindung atau cagar alam) atau tidak terencana (seperti penyerobotan/pemilikan lahan secara ilegal seperti kasus DL. Sitorus). Perkembangan perkebunan, tambang, pertanian, pemukiman, pembangunan jalan dlsb telah mendesak dibukanya lahan hutan atau bahkan suaka margasatwa dan cagar alam. Solusi yang sering terjadi adalah “abu-abu”, tidak pada esensi peraturan atau perundangan yang berlaku, sehingga semakin lama kawasan dengan HCV musnah dikorbankan demi pembangunan.

Model land use yang telah dikembangkan oleh Johaan Henreich von Thunen (1783-1850)[1] dalam kaitan dengan pengelolaan lahan merupakan acuan yang dapat menjadi sumber inspirasi. Manakala kawasan tertentu karena perkembangan yang terjadi jaraknya sudah menjadi dekat dengan pasar atau kota (dalam hubungan aksesibilitas dan costs), terdapat urutan prioritas pengembangan (pembangunan) yang terjadi.

  1. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud diadakannya kegiatan diskusi pada Komisi 2 yang mengambil tema “HCV Dalam Pengelolaan Hutan dan Lahan” adalah untuk menggugah kepedulian tentang perlunya konservasi dipergunakan sebagai policy tool (perangkat/elemen pertimbangan kebijakan); dengan memperdalam pemahaman bersama sampai dimana dan elemen-elemen apa saja dari HCV yang menjadi pertimbangan. Pendapat-pendapat tersebut yang berkaitan dengan elemen-elemen HCV, akan merupakan masukan bagi kebijakan Pengelolaan Hutan dan Lahan.

Adapun tujuan kegiatan adalah:

1.      Melakukan pemahaman bersama untuk menemu kenali akibat dalam pengelolaan hutan dan lahan dengan ketiadaan pertimbangan HCV untuk menggali solusi.

2.      Pembelajaran dalam pemahaman elemen-elemen dalam prinsip HCV yang dapat dipertimbangkan sebagai acuan nasional bagi formulasi kebijakan (policy formulation)

3.      Menyusun konsepsi nasional penggunaan elemen tertentu HCV sebagai policy tool baik bagi perbaikan sistem yang berjalan dalam pengelolaan hutan (internal) dan pengelolaan lahan/landuse (external – interaksi dengan land user lainnya). Elemen yang mana dari HCV yang mampu memiliki legitimasi untuk pengelolaan (membatasi penggunaan) lahan. Contoh Tata Guna Hutan Kesepakatan pada era 1980an; Wood Pecker, Wolf dan Spotted Owl sebagai policy tool konservasi. 

  1. SASARAN

 Sasaran diskusi ini adalah dapat dikeluarkannya deklarasi dari Keluarga Alumni Gadjah Mada Fakultas Kehutanan, yang merupakan pernyataan sikap bahwa “ kita memasuki era konservasi” dalam pengelolaan hutan dan elemen tertentu HCV yang memiliki nilai (yang disepakati bisa diterima) akan dipergunakan untuk mempertimbangkan pengelolaan lahan.

PESERTA DISKUSI

Peserta diskusi utamanya adalah alumni dan mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dan para undangan dari Departemen Kehutanan serta pihak-pihak yang memiliki kaitan dengan eksistensi Fakultas Kehutanan (pemegang HPH/HTI).

PAPER YANG DIHARAPKAN

Dalam rangka penyelenggaraan diskusi yang mengambil thema “HCV Dalam Pengelolaan Hutan dan Lahan”, perlu disajikan dalam 3 dasar kajian yakni: 1. Konsepsi mengenai HCV secara konprehensif (luas) untuk mencari esensi yang dapat disepakati bersama. 2. Pengelolaan Hutan Berdasarkan Konsepsi HCV. 3. HCV Sebagai Elemen Kebijakan Dalam Pengelolaan Lahan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[1] Konsepsi land use von Thunen (1826) baru diterjemahkan ke dalam bahasa inggris tahun 1996 dan dipergunakan sebagai reference secara luas

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s