Komisi III: Menuju Pengelolaan Taman Nasional Secara Mandiri

 

1. Latar Belakang

 Pada era 1980, munculah konsep taman nasional, yang sebenarnya dicopi dari pemikiran dan gerakan konservasi dari kutub Amerika. Lima taman nasional pertama dideklarasi di Bali, yaitu TN.Gunung Leuser, TN. Gede Pangrango, TN.Ujung Kulon, TN Baluran, dan TN Komodo, dengan total luas 1,4 juta Ha. Tentu saja, bagaimana cara mengelola taman nasional saat itu masih belum jelas dan masih mencari bentuknya. Sepuluh tahun kemudia, baru lahir UU No.5 tahun 1990 yang mensyarakatkan tidak kurang dari 11 peraturan pemerintah untuk melaksanakannya. Selanjutnya berbagai upaya penunjukan kawasan konservasi terus dilakukan dan cenderung mengarah pada sistem ”taman nasional” . Tidak kurang dari 65% dari kawasan konservasi adalah ”taman nasional”.

 

Grafik 1: Perkembangan penunjukan/penetapan kawasan konservasi

Grafik tersebut di atas menunjukkan pertambahan jumlah dan luas kawasan konservasi di Indonesia. Sementara, grafik 2 menunjukkan distribusi fungsi kawasan konservasi, yang didominasi oleh sistem ”taman nasional”.

 

Grafik 2: Distribusi fungsi kawasan konservasi

2. Persoalan-persoalan Pengelolaan

Pengelola kawasan-kawasan konservasi menghadapi berbagai persoalan yang kompleks dan beragam. Persoalan dapat dikelompokkan ke dalam persoalan internal dan eksternal.

Persoalan Internal

Persoalan-persoalan strategis di lingkup internal Balai (Besar) TN antara lain menyangkut :  sistem perencanaan dan pengelolaan, teamwork dan spirit kerja dalam penyelesaian berbagai persoalan pengelolaan dan pengembangan potensi,  pendanaan, dan pengembangan kemitraan.

a.1. Sistem Perencanaan dan Pengelolaan

Rencana Pengelolaan (RP)

Pengelolaan suatu kawasan konservasi didasarkan pada suatu RP yang berjangka 20-25 tahun, yang diterjemahkan ke dalam Rencana Karya Lima tahun (RKL), dan Rencana Karya Tahunan (RKT). Persoalan yang pada umumnya muncul adalah sebagian besar kawasan konservasi belum memiliki rencana pengelolaan tersebut.

Dari 535 kawasan konservasi, baru 34,4 % yang telah memiliki Rencana Pengelolaan. Pada umumnya TN dan TWA. Sedangkan penyusunan zonasi/blok pengelolaan, baru tercapai 8,4%. Untuk 21 Taman Nasional Model, semua telah memiliki Rencana Pengelolaan, namun demikian masih 19% belum disahkan.

Kelemahan dari RP secara eksternal adalah kurangnya proses konsultasi publik, sehingga banyak pihak tidak memahami apa saja yang akan dikerjakan oleh Balai. Kelemahan kedua adalah bahwa RKL yang lebih bersifat strategis jangka lima tahun didasarkan pada data dan informasi yang masih lemah. Isu-isu strategis yang harus dikelola belum dapat diidentifikasi. Kawasan belum ditetapkan zonasinya, batas kawasan masih belum mantap (batas belum temu gelang, batas digugat pihak lain, pal batas hilang/dipindahkan/dirusak, dan atau tidak diakui masyarakat). RKL tidak dijadikan dasar RKT atau sebagai dasar dalam pengusulan anggaran tahunan. Kelemahan terdapat di daerah dan di pusat, karena pusat (Bagian Program Anggaran) tidak (sempat) menganalisis usulan kegiatan UPT berdasarkan pada dokumen RP, RKL, dan RKT  yang sudah ada.

a.2. Tata Batas dan Pemangkuan Kawasan

Tata batas sebagai salah satu prakondisi pengelolaan kawasan konservasi menjadi salah satu kendala. Kondisi perkembangan tata batas kawasan konservasi adalah sebagai berikut :

  • belum tata batas (24,8%),
  • sudah tata batas-belum temu gelang (18,2%),
  • sudah tata batas temu gelang (17,6%),
  • sudah temu gelang dengan BATB sudah selesai (16,5%),
  • sudah penetapan (24,6%). 

Organisasi belum mampu membangun sistem pengelolaan yang berbasis pada pola pemangkuan kawasan. Resort-resort sebagai unit terkecil manajemen kawasan di tingkat lapangan belum dibangun. Di beberapa taman nasional di Pulau Jawa telah dimulai sistem ini. Kita dapat mencontoh konsep Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Perum Perhutani, di mana kawasan hutannya dibagi habis sampai ke dalam RPH (Resort Polisi Hutan). Mereka bekerja di tingkat lapangan, dengan peta kerja skala 1 : 10.000. Dengan demikian, maka semua informasi tentang kawasan dapat dipetakan dan dijadikan dasar untuk melakukan tindakan perencanaan dan manajemen kawasan secara detil.

Ditjen PHKA sedang mengarahkan pola pengelolaan dengan basis resort ini, tentu saja disesuaikan dengan tipologi setiap kawasan, dan bahkan tipologi setiap resort. Resort di kawasan konservasi tidak akan melakukan tindakan polisional, tetapi lebih pada mengembangkan pola-pola kolaborasi, pendampingan, dan fasilitasi. Masyarakat diposisikan sebagai bagian dari solusi pengelolaan: masyarakat sebagai subyek pengelolaan kawasan-kawasan konservasi. Kebijakan berbasis resort ini dipertegas dalam rumusan Raker Kepala UPT se Indonesia pada tanggal 30 Juni s/d 3 Juli di Jakarta. Di mana pembenahan jangka pendek untuk kawasan-kawasan konservasi adalah penataan kawasan dan menetapkan resort-resort sebagai unit manajemen terkecil dari kawasan konservasi. Pesan singkatnya adalah: “kembali bekerja di lapangan”.

a.3. Leadership dan Manajemen

Pola ini mensyaratkan kemampuan “leadership” dan kemampuan manajerial keproyekan yang mencukupi. Dukungan kebijakan dari Pusat untuk merealisasikan konsep inipun harus dilakukan secara konsisten dan komprehensif. Leader akan mengarahkan ke mana organisasi akan di bawa untuk mencapai tujuan yang mana. Tujuan pengelolaan dapat dilihat kembali pada di SK Penunjukan kawasan tersebut, yang tercantum dalam butir “menimbang”. Manajemen akan mengawal Tim DIPA untuk mendukung tujuan yang telah ditetapkan agar dapat dilakukan secara efektif (tepat sasaran) dan efisien (hasil optimaly ang diperoleh dicapai per satuan waktu).

Dasar pemikiran dari kebijakan baru ini sangat sederhana. Terjadinya illegal logging, perambahan kawasan, perburuan satwa, dan kebakaran hutan dan lahan, disebabkan karena ”absennya kehadiran staf di lapangan”. Jadi illegal logging, perambahan kawasan, perburuan satwa, dan kebakaran lahan dan hutan hanya merupakan ”sympton” atau gejala. Penyakit atau core problemnya adalah ”kawasan tidak dijaga”, atau tidak dikelola di tingkat lapangan.  Strategi penjagaan kawasan tentunya tidak akan pernah berhasil bila dilakukan secara sepihak, karena jelas bahwa SDM, dana, dan sarana/prasarana tidak akan pernah mencukupi sampai kapanpun. Oleh karena itu, strategi baru yang dikembangkan adalah ”kolaborasi” multipihak. Arahan kebijakan ini telah dituangkan dalam Permenhut P.19/2004 tentang ”Kolaborasi Pengelolaan KPA/KSA. Diperlukan waktu 24 tahun (apabila dihitung dari deklarasi 5 taman nasional pertama pada tahun 1980), untuk mendorong pola-pola baru dalam pengelolaan kawasan konservasi, yang lebih inklusif dengan melibatkan para pihak.

a.4. Pendanaan

Sebagian besar dana pengelolaan taman nasional berasal dari sumber APBN. Kelemahan mendasar dari pendanaan ini adalah didasarkan pada plafon yang telah ditetapkan dari pusat, namun kurang didasarkan pada kebutuhan masing-masing UPT. Secara umum, 60% dari pendanaan terserap untuk memenuhi kebutuhan rutin, seperti gaji dan operasional perkantoran. Dengan demikian, porsi pendanaan untuk program hanya berkisar 40%. Sebagian besar UPT TN masih memerlukan dukungan pendanaan dari pusat, walaupun beberapa UPT TN telah menghasilkan income dari karcis masuk pengelolaan pengunjung obyek wisata alam. Beberapa UPT TN menunjukkan pemasukan yang cukup signifikan, misalnya TN Gunung Gede Pangrango, TN Bromo Tengger Semeru, TN Alas Purwo, TN Komodo, dan TN Bunaken. Namun demikian, mekanisme yang dibangun saat ini, membuat pemasukan dari wisata alam tersebut kurang dapat mendukung peningkatan pelayanan jasa dan kualitas wisata alam yang dikelola. Saat ini sedang diinisiasi ide pengembangan Badan Layanan Umum (BLU) merupakan salah satu terobosan baru, khususnya untuk mengelola aset wisata alam di TN.

a.5. Kemitraan dan Kolaborasi

Secara internal, banyak sekali kelembahan dan rendahnya inisiatif dari UPT untuk membangun berbagai pola kemitraan dan kolaborasi dengan para pihak. Sementara itu, manfaat baik langsung maupun tidak langsung dari hasil kerjasama ini  cukup besar. Paradigma kerja soliter, kerja sekedar menyelesaikan ”proyek” merupakan salah satu kelemahan saat ini. Sementara itu, kompleksitas persoalan dan potensi yang dapat dikembangkan memerlukan kerjasama lintas lembaga, lintas disiplin limu, dan harus dilandasi sikap mental bekerja yang melintasi batas kawasan taman nasional dan lintas ego sektoral.

  1. Persoalan Eksternal

 Dalam rentang waktu 38 tahun pembangunan nasional Indonesia, telah merubah wajah ruang dan lahan, di hampir seluruh pulau kecuali Papua. Perubahan tutupan lahan di Sumatera yang didominasi oleh sawit, HTI, dan kawasan terbuka open access, akan berdampak langsung pada pola-pola tekanan ke dalam kawasan konservasi. Kawasan konservasi menjadi lebih terbuka, mudah dijangkau, terpotong-potong (fragmented) karena kepentingan pembangunan ruas jalan HPH, jalan tambang, jalan HTI, jalan transmigrasi, perluasan kabupaten/kota,dan seterusnya.

Perubahan politik menuju otonomi daerah sejak tahun 1998, telah melahirkan banyak provinsi dan kabupaten/kota baru. Kesemuanya memerlukan kawasan hutan. Banyak kabupaten baru yang seluruh arealnya masuk dalam kawasan konservasi, seperti Kab.Wakatobi, Kab.Raja Ampat. Provinsi NAD membengkak menjadi 23 kabupaten/kota-atau hampir 200%; Provinsi Kalteng dari 6 menjadi 13 kabupaten, dan seterusnya. Lahirnya kabupaten/provinsi baru jelas memerlukan ruang, dan kawasan hutan menjadi sasaran pertama untuk diminta.

b.1. ”Perebutan” Ruang dan Aset Ekonomi

Kabupaten dan atau provinsi baru akan mendorong investasi yang cepat saji. Pada umumnya, investasi perkebunan terutama sawit menjadi pilihan pertama, diikuti dengan pertambangan baik yang terbuka dan tertutup. Muncullah tumpang tindih perijinan antara kebun dengan HPH/HTI, tambang dengan HPH.HTI, dan seterusnya.  Dalam kondisi kompetisi ini, peran kawasan konservasi terus dipertanyakan. Apa manfaat adanya kawasan kosnervasi bagi pemerintah daerah dan masyarakat?

Perebutan atau lebih tepatnya penyerobotan ruang atau kawasan konservasi untuk perambahan dengan motif ekonomi telah lama terjadi seperti di TN.Bukit Barisan Selatan (perambahan  > 50.000 Ha untuk perkebunan kopi rakyat), TN.Gunung Leuser (20.000 Ha kawasan rusak, 4.000 Ha kawasan sudah ditanami dengan sawit yang diorganisir ”kelompok elite”); SM Karang Gading di Pantai Timur Sumut dibongkar untuk tambak dan bakaunya ditebang untuk industri arang; SM Bentayan dan SM Dangku dirambah untuk PETI; TN Kutai yang kaya akan kandungan batubara, terancam dilepaskan kawasannya seluas 23.000 Ha atas permintaan Bupati Kutai Timur, dengan mengatasnamakan kepentingan legalisasi 7 desa di 2 kecamatan; dan masih berderet panjang kasus-kasus serupa di seluruh Indonesia. Terhadap kasus seperti ini, penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten. Dukungan dari aparat penegak hukum (Polres, PN, Kejaksaan), dan dukungan politik dari DPR, media massa, dan lembaga swadaya masyarakat.

b.2. Posisi Masyarakat Adat

Persoalan khusus yang pada era reformasi dan desentralisasi semakin urgen untuk ditangani secara komprehensif adalah keberadaan masyarakat asli, masyarakat setempat, masyarakat tradisional yang berada di sekitar atau di dalam kawasan konservasi. Beberapa taman nasional memiliki ciri khas yang seperti ini. Contoh : TN.Kayan Mentarang-diakui miliki 12  suku Dayak; TN Betung Kerihun, TN Bukit Dua Belas-Masyarakat Kubu; TN.Bukit Tigapuluh-Suku Talangmamak; TN Lore Lindu; TN Siberut-Suku Mentawai,  dan pada umumnya sebagian besar kawasan konservasi di Papua (Wasur, SM Mamberamo-Foja).

Pola pengelolaan kawasan konservasi dengan latar belakang yang seperti ini perlu dilakukan dengan melibatkan sepenuhnya masyarakat adat tersebut. Pemberlakuan UU No.5/1990 ataupun UU No 41/1999, beserta peraturan pemerintah tidak akan efektif dapat diberlakukan sepenuhnya. Isu-isu yang akan muncul apabila salah melakukan pendekatan adalah persoalan HAM, hak adat, dan Kehutanan akan dibenturkan dengan persoalan-persoalan sosial yang dapat memicu konflik horizontal.

Masyarakat khususnya masyarakat setempat, seharusnya diposisikan sebagai subyek dan bagian dari solusi pengelolaan kawasan konservasi. Pola pengelolaan berbasis resort, akan mendorong staf Balai untuk bekerja di tingkat lapangan dan bekerja dengan masyarakat. Masyarakat setempat ikut terlibat dalam menjaga dan pengelolaan kawasan konservasi. Permenhut P.19/2004 adalah payung untuk memulai melakukan berbagai inisiatif kemitraan.

  1. Sinergitas Kemitraan

 Kemitraan dan kolaborasi multipihak dapat membantu pengelola TN untuk menyelesaikan beerbagai persoalan yang dihadapi (illegal logging, perambahan, perburuan satwa, dan berbagai bersoalan lainnya). Mitra juga dapat membantu pengembangan berbagai potensi (hasil hutan non kayu, wisata alam, jasa lingkungan, pengembangan ekonomi masyarakat daerah penyangga), pengembangan penelitian, training, dan penyuluhan konservasi, dan lain  sebagainya.

 

Ditjen PHKA adalah Eselon I Dephut yang memiliki mitra paling banyak, baik yang berupa kerjasama bilateral, multilateral, maupun dukung lembaga konservasi internasional. Beberapa lembaga konservasi yang memiliki peran penting antara lain WALHI dengan jaringannya di seluruh kabupaten, WWF, The Nature Conservancy (TNC), Conservation International Indonesia (CII), Fauna Flora Internatioal (FFI), Borneo Orangutan Society (BOS), Sumatra Orangutan Conservation Program (SOCP), Yayasan KEHATI, Yayasan Burung Indonesia, Yayasan Leuser International, WARSI-Jambi, Jikalahari-Riau, dan WALHI dengan jaringan LSMnya yang ada di seluruh Indonesia.

 

Dukungan dari berbagai negara antara lain dari JICA (Jepang), DFID (Inggris), USAID, AusAID, GTZ, UNESCO, dan lain sebagainya. Isu kunci dalam pengembangan kemitraan adalah bagaimana membangun Visi Bersama sebagai dasar bagi program-program yang sinergis. Perbedaan titik padang terhadap isu-isu strategis akan berdampak pada perbedaan prioritas program. Hal ini dapat  menjadi salah satu kendala tercapainya tujuan konservasi.

 

3. Agenda-agenda Diskusi

 

Dari berbagai persoalan tersebut di atas, beberapa hal dapat diusulkan beberaoa agenda diskusi  sebagai berikut:

 1. Pengelolaan kawasan konservasi menyangkut berbagai persoalan yang beragam, kompleks, dengan dinamika perubahan yang tinggi. Diperlukan dukungan berbagai cabang ilmu dan kepakaran, sesuai dengan tipologi persoalan dan atau potensi yang dapat dikembangkan.

 Bagaimana membangun strategi pelibatan lintas disiplin keilmuan dalam merespon pengelolaan TN yang lebih adapatif.

 2. Perubahan-perubahan tata guna lahan di sekitar kawasan konservasi, sebagai akibat dari perkembangan pembangunan, meningkatnya kehadiran corporate di sekitar kawasan TN, perubahan politik menuju otonomi, harus dijadikan salah satu pertimbangkan arah pengelolaan ke depan.

 Bagaimana mewujudkan keterlibatan corporate serta Pemda yang berada di sekitar TN untuk membangu pengembangan daerah penyangga atau inisiatif lainnya, melalui implementasi program CSR dan partnership. TN Kutai mungkin dapat dijadikan pembelajaran dan berbagai pengalaman pengembangan CSR.

 3.Penguatan organisasi Balai merupakan salah satu upaya terpenting, khususnya yang menyangkut pola perencanaan, arah pengelolaan, pembinaan staf, kemampuan leadership dan manajerial, serta upaya membangun berbagai mekanisme kolaborasi pengelolaan. Organisasi Balai harus mampu menjadi organisasi yang selalu belajar (learning organization), agar dapat mengadaptasi perubahan dan mensinkronkannya dengan tujuan-tujuan utama konservasi.

 Terkait dengan inisiatif pendanaan, apakah ide pengembangan BLU atau bila memungkinkan Perum/BUMN dapat segera dilaksanakan. Apabila dapat dilaksanakan, prakondisi apa saja yang harus disiapkan olej UPT dan Ditjen PHKA. TN mana saja yang siap untuk mengadopsi kelembagaan BLU/Perum/BUMN  ini dalam meningkatkan kemandirian.

 4. Perlu perubahan paradigmatik pola pengelolaan kawasan konservasi, dengan membangun berbagai inisiatif, terobosan, dan inovasi pengelolaan, dengan mempertimbangan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi arah pengelolaan dan kelestarian kawasan konservasi. Selama ini, Ditjen PHKA belum memiliki ”kriteria dan indikator” untuk mengukur keberhasilan pengelolaan KK atau TN.

 Upaya-upaya apa saja  yang perlu  segera dilakukan, agar performa pengelolaan TN, termasuk performa pengembangan kemandirian dapat segera  disiapkan dan diujicobakan, khususnya untuk TN Model.

 5. Pola-pola pengambilan keputusan terhadap berbagai persoalan dan pengembangan potensi pengelolaan harus didasarkan pada data dan informasi spatial dan non spatial yang up to date dan akurat, dengan mendorong dikembangkannya scientific-based decision making process. Sebagian besar data up to date  TN dikelola dan ”dikuasai” oleh para mitra. Hal ini juga akibat dari kelemahan pengelola TN yang kurang peduli pada kualitas data dan informasi yang digali dari kawasan TN.

 Upaya apa saja yang diperlukan, dan  oleh siapa saja,  untuk dapat meningkatkan kualitas decision making pengelolaan TN, termasuk pengembangan kemitraan dan kemandirian pengelolaan TN, yang didasarkan pada data dan informasi yang  lebih valid dan up to date.

2 responses to “Komisi III: Menuju Pengelolaan Taman Nasional Secara Mandiri

  1. nambahin aja…
    kriteria mandiri sebenarnya apa saja…apakah sudah ada evaluasi terhadap TN model yang diharapkan akan menjadi TN Mandiri.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s