Kerangka Acuan Komisi IV Implementasi KPH bagi percepatan terwujudnya SFM

Latar belakang.

Dewasa ini hutan Indonesia, khususnya di Luar jawa, sedang mengalami kondisi sangat memperihatinkan. Degradasi & deforestrasi terjadi secara luar biasa, diperkirakan 1.18 juta hektar hutan rusak setiap tahunnya. Salah satu penyebab utama kerusakan hutan adalah karena lemahnya pengawasan, sehingga illegal logging, kebakaran dan perusakan hutan lainnya terjadi secara tidak terkendali.

Pengawasan yang lemah terutama berkaitan dengan belum adanya lembaga pengelola hutan di tingkat tapak. Kondisi ini menyebabkan hutan Indonesia menjadi wilayah ‘open akses”, sehingga perusakan hutan di luar Jawa, seolah -olah terjadi dengan bebas. Belum adanya lembaga pengelola di tingkat tapak, disamping telah mendorong percepatan kerusakan hutan, juga telah menyebabkan memburuknya iklim investasi kehutanan karena sulitnya memperoleh informasi terkini mengenai potensi lapangan dan birokrasi pelayanan menjadi tetap tidak efektif..

UU 41, demikian pula aturan pelaksananya, telah menetapkan pengelola hutan di tingkat tapak adalah KPH ( KPHP/L atau KPHK ). Sayang sekali sampai dengan saat ini, akibat berbagai masalah, pemerintah belum mampu menetapkan organisasi KPH dimaksud. Namun demikian beberapa daerah memandang KPH ini sangat penting, sehingga banyak pimpinan daerah meminta percepatan pembentukan KPH. Sampai hari ini sudah ada dua Propinsi yaitu Bali dan DIY yang telah menetapkan wilayah dan organisasi KPH dengan keputusan Gubernur atau PERDA, sekalipun ini berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam PP38/2008 maupun PP3/2008.

Banyak pihak sepakat bahwa pembentukan KPH adalah salah satu kunci utama penyelesaian kemelut pengurusan hutan Indonesia, dan KPH adalah prasyarat utama bagi terwujudnya pengelolaan hutan lestari.

Berkaitan dengan pembentukan KPH sesuai dengan PP6/2006 jo PP3/2008, karena adanya kendala perundangan, serta beragamnya persepsi dilingkungan birokrat departemen kehutanan mengenai kelembagaan KPH, sampai dengan sekarang pembentukan KPH belum dapat direalisir. Masalah tersebut berkaitan dengan kondisi : “ Peraturan perundangan yang ada, membatasi kewenanagan menteri Kehutanan untuk membentuk unit lembaga baru dilingkungannya, demikian pula pemerintah daerah dibatasi peraturan pemerintah dalam membentuk unit perangkat pemerintahan setingkat Dinas, atau Kantor, dan apabila KPH ditetapkan sebagi UPTD II ada kekawatiran banyak pihak KPH yang bersangkutan tidak akan mampu menanggung beban tugas yang digariskan PP6/2006. “

Menghadapi situasi/ masalah diatas, beberapa langkah telah dilakukan pemerintah dan pemerintah daerah, sehingga sekarang terdapat kondisi:

  1. Pemerintah telah menetetapkan beberapa KPH Model,
  2. Propinsi bali dan DIY telah menetapakan pembentukan UPTD KPH dengan peraturan perundangan
  3. Departemen kehutanan sedang mendiskusikan rancangan keputusan menteri tentang penetapan:
    1. Kepala bidang / resort wilayah di Balai Taman Nasional sebagai KPHK,
    2. Proyek KPHP, untuk ini beberapa wilayah Hutan produksi yang potensial akan ditetapkan sebagai satker sementara KPHP.
    3. Harmonisasi tugas perbantuan KPH kepada UPTD KPH yang telah ditetapkan dengan SK Gubernur / PERDA.

Landasan teori:

A. UU 41 1999, telah menyatakan bahwa : “Tujuan penyelenggaraan kehutanan adalah untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat secara berkeadilan dan berkelanjutan dengan: (a) menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional, (b)mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari, (c)meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai; (d)meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan- dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap perubahan eksternal; (e)menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

B. Pengelolaan hutan lestari ( SFM ) dilaksanakan dengan prinsip: terwujudnya (1) aliran keuntungan yang lestari bagi semua penerima manfaat (2)aliran manfaat ekologis dari sumberdaya alam bagi semua penerima manfaat secaar adil dan (3).hak masyarakat yang secara biologis dan kultural tergantung kepada hutan ” .

C. Berkaitan dengan KPH, PP6/2006 antara lain mengatur bahwa: (1)Seluruh hutan Indonesia dibagi habis dan dikelola dalam KPH. (2) KPH adalah Unit pengelola hutan di tingkat tapak yang beranggotakan pejabat kehutanan profesional. (3). Tugas KPH : (a) Melakukan tata batas dan susun rencana pengelolaan,(b)Mengesahkan RKT dan melakukan pemanfaatan hutan atas perintah Menteri (c).Melaksanakan perlindungan, rehabilitasi dan konservasi (d). Menyediakan informasi data & potensi wilayah

Tujuan penulisan:

Dapat dirumuskan kesepakatan dilingkungan KAGAMA tentang:

  1. Bagaimana KAGAMA dapat memainkan perannya bagi upaya percepatan pembentukan KPH
  2. Bagaimana formulasi organisasi KPH agar benar – benar berfungsi bagi terwujudnya SFM
  3. Bagaimana mengatur Tata hubungan kerja KPH dengan Dinas Kabupaten/ Propinsi dan UPT, atau untuk KPHK dengan ka Balainya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s